Hal ini bertujuan agar gangguan dan semua bentuk pelanggaran sebelum ataupun sesudah pemilu dapat dikendalikan. Dalam perayaan HUT Adyakasa ke-53, di Kejagung, Jakarta, Senin (22/7/2013), Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan bahwa tahun 2014 dapat dibilang sebagai tahun politik, oleh karena itu berbagai bentuk gangguan kamtibnas sebelum ataupun sesudah pemilu akan meningkat.
Oleh karena itu Basrief mengungkapkan bahwa pihaknya akan ikut andil dalam menciptakan situasi yang kondusif jelang Pemilu 2014. Pihak kejaksaan akan ikut berperan untuk menciptakan pesta demokrasi yang berintegtitas, mandiri, transparan, serta akuntabel.
Memang untuk saat ini Kejagung sendiri memiliki potensi besar untuk ditumpangi semua hal yang bermuatan politis. Hal ini dikarenakan beberapa kader politik banyak yang terjerat kasus. Sebagai contoh dalam kasus Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang saat ini diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dimana Tifatul sendiri adalah seorang kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Choirul Anam – www.harianindo.com)