Kartu Jakarta Sehat
Jakarta – Sejak terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur memang banyak gagasan yang ingin direalisasikan untuk membenahi kota Jakarta. Dimana salah satu programnya adalah Kartu Jakarta Sehat (JKS) untuk masyarakat tidak mampu. Memang pelaksanaannya tidak mudah, karena tentunya banyak sekali masyarakat Jakarta yang ingin memanfaatkan program tersebut.
Igo Ilham, selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Minggu (19/5/2013) saat dihubungi harianindo mengungkapkan bahwa hendaknya program KJS ini dipikirkan secara matang dan tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaannya.
Karena saat ini baru sekitar satu juta kartu KJS yang terealisasi. Dimana dulu Jokowi menargetkan sekitar 4,7 juta kartu. Tentunya dengan program ini antusiasme masyarakat sangat tinggi namun tidak sebanding dengan sumber daya yang ada dari pihak SDM kesehatan dan alat kesehatannya.
Dengan membludaknya masyarakat yang berobat ke puskesmas dan rumah sakit, tentunya pihak rumah sakit belum disiapkan secara maksimal. Bahkan ada sekitar 16 rumah sakit yang telah mengundurkan diri dari program KJS ini.
Alasannya adalah pihak rumah sakit merasa keberatan dengan adanya tarif versi Indonesia-Case Base Groups (INA-CBG’s) yang saat ini digunakan oleh PT Askes. Karena jika dibandingkan dengan kartu keluarga Miskin (Gakin) yang dahulu dicetuskan oleh mantan gubernur Fauzi Bowo, pihak rumah sakit menerima pembayaran full, namun sistem pembayarannya molor hingga empat bulan.
Sedangkan untuk kartu KJS ini pihak rumah sakit tidak menerima pembayaran full. Oleh karena itu menurut Igo, nampaknya para eksekutif harus banyak belajar dari banyaknya kekurangan dari program KJS ini. Karena pada dasarnya kita semua ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. (Rani Soraya – www.harianindo.com)
