Jakarta – Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 dimohonkan oleh Rojiyanto, Mansur Daud P dan Rando Tanadi. Para pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan ayat ...

Jakarta – Said Iqbal yang merupakan Presiden konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah harus membatalkan otomatisasi gardu tol. Pasalnya kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20.000 pekerja tol di Indonesia. “Jika otomatisasi gardu tol tetap dijalankan berarti pemerintah tidak melihat kondisi nyata ekonomi, baik makro maupun mikro. Ditengah daya beli masyarakat dan ...

Yogyakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menilai seharusnya pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 masih sangat relevan untuk mengatur ormas. “Peraturan sebelumnya sudah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, khususnya pada Pasal 28 tentang kebebasan, berserikat, berkumpul dan berorganisasi,” katanya pada Kamis (27/7/2017). Menurut dia, akan lebih ...

Jakarta – Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan judical review. Uji materi tersebut diajukan seorang ibu rumah bernama Sri Royani. Dia meminta MK kembali meninjau UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Kepolisian. ”Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta pada Rabu (7/9/2016). Sebagaimana diketahui, Sri Royani yang menguji ketentuan Pasal ...