Jakarta – Seperti telah diketahui bersama, Jaksa Andi M. Taufik akhirnya menjatuhkan putusan penjara selama 2 tahun kepada tersangka Buni Yani. Dalam persidangan tersebut, jaksa sempat membeberkan beberapa pertimbangan yang memberatkan tersangka. Dalam pembacaan putusannya, Jaksa Andi M. Taufik sempat mengatakan “Terdakwa tidak berlaku sopan selama persidangan. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya,” Buni Yani dinilai bersalah karena mengunggah potongan video ...

Jakarta – Dinilai tidak sopan saat menjalani proses persidangan, membuat Buni Yani mendapatkan poin memberatkan. Hal ini menjadikan Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Depok memberatkan Buni Yani yang akhirnya dituntut dua tahun bui. Jaksa Andi M. Taufik dalam pembacaan putusannya berkata “Terdakwa tidak berlaku sopan selama persidangan. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya,” Buni Yani dinilai bersalah karena mengunggah potongan video ...

Jakarta – Politikus Hanura, Miryam S. Haryani keberatan dengan dakwaan Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, Miryam didakwa memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara korupsi proyek e-KTP. ‎Atas keberatan dakwaan tersebut, Miryam pun meminta perlindungan dan akan mengirimkan surat ke panitia khusus (Pansus) hak angket DPR usai didakwa oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ...

Jakarta – Nama Setya Novanto kembali disebut jaksa dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP. Setya diduga terlibat bersama-sama dengan 6 orang lainnya termasuk dua terdakwa e-KTP. “Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan surat ...

Jakarta – Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pidana delapan tahun penjara dengan denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Jaksa KPK menilai, Atut terbukti bersalah dan melanggar hukum karena telah menerima suap terkait proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. “Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun ...

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah resmi mencabut upaya banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Iya sudah dikirim dari Selasa sore (6/6/2017),” kata Ali Mukartono, ketua JPU kasus Ahok di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017). Menurut Ali, salah satu alasan pencabutan berkas perkara banding itu soal ...

Jakarta – Politikus Gerindra Fadli Zon menyebut pembentukan densus tindak pidana korupsi (tipikor) bukan gagasan baru. Sebab sejak sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, Polri dan Kejaksaan memang sudah bertugas memberantas korupsi. “Jaksa dan Polri memang punya tugas untuk memberantas korupsi, bukan seolah-olah diambil alih KPK,” ujarnya di lobi Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2017). Namun, dia tidak memungkiri, ...

Jakarta – Jaksa penuntut umum (JPU) diyakini akan kesulitan membuktikan dakwaan mereka terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Tim penasihat hukum Ahok yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika-BTP. Ketua tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika-BTP, Trimoelja D Soerjadi menyebut bahwa jaksa akan merasa kesulitan dalam membuktikan niat dan kesengajaan Ahok melakukan penodaan ...

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempermasalahkan status kesaksian ahli agama yang diajukan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan ke-15 kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, pada Selasa (21/3/2017). Ahli Agama yang dimaksud JPU itu ialah KH. Ahmad Ishomuddin. Ketua JPU, Ali Mukartono mempertanyakan surat tugas resmi dari institusi yang membawahkan Ishomuddin. Dia mencatat Ishomuddin merupakan Aparatur ...

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tidak terkecuali, pengembangan kasus tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK. “Termasuk siapa yang disebutkan (dalam dakwaan) yang memiliki indikasi paling bisa dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada ...