Jakarta – Yusril Ihza Mahendra kali ini ungkapkan penilaiannya bahwa persoalan sertifikat pulau reklamasi juga harus dilihat dari sisi hukum yang berlaku. Dirinya menilai bahwa permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G sangat berbau kepentingan politik. Saat ditemui di salah satu acara diskusi pulau Reklamasi, dirinya mengungkapkan bahwa “Masalahnya, ...

Jakarta – Profesor Yusril Ihza Mahendra kali ini ungkapkan penilaiannya bahwa Badan Pertanahan Nasional tak bisa begitu saja menarik atau membatalkan hak guna bangunan yang sudah diterbitkan. Pernyataan ini disampaikan terkait permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta BPN menarik surat hak guna bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi C, D, dan G. Permintaan itu tertuang pada surat Nomor 2373/-1.794.2 ...

Jakarta – Perihal HGB untuk pulau reklamasi, kali ini Anies Baswedan mengirim surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menunda dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk pulau tersebut. Hal ini tertuang jelas dalam surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani Anies. Keabsahan surat itu dibenarkan Kepala Biro Hukum ...