Jakarta – Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri dan Fachrul Razi, selaku Menteri Agama diminta oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk selalu berkoordinasi terkait izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) agar tidak terjadi perdebatan.
“Sebaiknya, Mendagri jangan apriori terlebih dahulu, apalagi Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat pancasilais,” Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (29/11/2019).
“Kemendagri maupun Kemenag harus bersinergi, harus berkoordinasi satu sama lain supaya tidak terjadi perdebatan di publik,” ujarnya lagi.
Baca Juga : PPP Menilai FPI Semestinya Sudah Kantongi SKT Ormas
Baidowi menegaskan pada Tito dan Facrul menyelesaikan perbedaan terkait izin perpanjangan SKT FPI di internal pemerintah. Baidowi menilai Tito dan Fachrul harus tampil satu suara dalam memberikan pernyataan di hadapan publik.
“Jangan berbeda pendapat di luar, ini kan sudah mulai. Mendagri begini, Menag begini, meskipun sikapnya kecil saja. Sebaiknya diselesaikan di dalam pemerintahan, sehingga ketika keluar menanggapi satu per satu persoalan itu satu kata,” kata Awiek, sapaannya.
Awiek mengatakan bahwa FPI masih memiliki peluang mendapatkan izin perpanjangan SKT. Pasalnya, lanjut dia, FPI sudah meneken pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI. (NRY-www.harianindo.com)
