Jakarta – Dipotongnya anggaran untuk program rumah DP 0 rupiah memaksa Pemprov DKI untuk memutar otak mencari langkah untuk menutupi dana talangan yang dikurangi.
Disebutkan oleh Kepala UPT program DP Rp 0 Pemprov DKI, Zikran Kurniawan, bahwa pemotongan tersebut sangat berdampak terhadap pendanaan program perumahan tersebut.
“Dampaknya pasti ada, kita akan coba pelajari skema, mengatur ulang volume kebutuhan masyarakat. Skemanya nanti dioptimalkan minimal dengan perbankan,” kata Zikran pada Kamis (28/11/2019).
BACA JUGA: DPRD DKI UNGKAP ALASAN ANGGARAN RUMAH DP RP 0 DIPOTONG
Untuk itu, Zikran mengatakan bahwa kini pihaknya berencana akan berkomunikasi dengan PT Bank DKI untuk mencari sumber lain untuk mengisi dana talangan rumah DP 0 rupiah.
“Kita upayakan bisa di-support semua. Kita nanti pelajari skemanya lalu kita carikan perbankan lain. Pendanaan bisa tidak 100 persen porsinya dari pemerintah kan bisa berbagi dari yang lain,” ungkapnya.
Meski demikian, Zikran mengklaim bahwa pemotongan dana talangan tidak akan berdampak pada pendaftaran warga peminat rumah. Proses registrasi rumah akan tetap dibuka untuk masyarakat.
“Kebutuhan anggaran hal berbeda dengan pendataan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk pendataan warga bisa dilihat sebagai kebutuhan prioritas,” papar Zikran.
Dikabarkan sebelumnya bahwa dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Kuappas), anggaran untuk subsidi cicilan rumah DP 0 rupiah disepakati oleh Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk dipangkas dari yang semula Rp 2 triliun menjadi hanya Rp 500 miliar.
DPRD DKI beralasan bahwa DKI Jakarta harus memaksimalkan penggunaan rumah susun sederhana milik Pemprov DKI Jakarta. (Elhas-www.harianindo.com)
