Jakarta – Trimedya Panjaitan, selaku Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkeinginan agar Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memantau jajarannya di daerah-daerah yakni kapolda dan kapolres agar tidak meminta proyek kepada kepala daerah.
Trimedya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta dan harus mampu diatasi oleh kapolri.
“Tolong dicek apakah jalan perintah kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kapolda kapolres jangan menyusahkan bupati. Itu memang fakta yang tak terbantahkan,” kata Trimedya di Gedung DPR, Rabu 20 November 2019.
Trimedya menyatakan bahwa dirinya mendengar hal tersebut langsung dari kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Bahkan, terkadang kepala daerah tersebut sampai membuat anggaran khusus untuk aparat keamanan.
“Bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian, dari total ini, nah itu bagaimana. Kebetulan PDIP ada 187 kepala daerah gubernur bupati walikota dan wakil-wakilnya, itu rata-rata mengeluh seperti itu,” ujar Trimedya.
Di sisi lain, Idham mengklaim bahwa bukan lagi rahasia apabila pejabat Polri di daerah ada yang bermain proyek dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, Idham mengaku telah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut. (NRY-www.harianindo.com)
