Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai bahwa masih banyak anggaran Pemprov yang disinyalir dengan jumlah yang janggal. Salah satunya adalah pengadaan antivirus komputer yang mencapai nilai fantastis yaitu milyaran rupiah.
Hal tersebut dinyatakan oleh Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, William Aditya Sarana. Antivirus tersebut tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.
Menurut William, anggaran yang digelontorkan untuk anti virus tersebut mencapai Rp 12 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai sangat tidak masuk akal, hanya untuk membeli antivirus komputer hingga merogoh anggaran sebesar Rp 12 milliar.
William menuturkan bahwa sekitar tahun 2016-2018 Pemprov DKI hanya melakukan penyewaan terhadap antivirus. Anggarannya juga hanya berkisar Rp 100-200 juta.
“Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp 200 jutaan. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100-200 (juta) gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar,” tutur William di gedung DPRD, Kamis (03/10/2019).
Berpaku pada data KUA PPAS, anggaran anti virus tersebut masuk ke dalam salah satu program bernama penyediaan licensi perangkat lunak dan anti virus. Plafon anggaran yang digelontorkan sementara tercatat Rp 12,9 miliar.
Namun anggaran tersebut tidak hanya diperuntukan pengadaaan antivirus saja. Diketahui ada tiga target pendanaan dengan menggunakan anggaran besar tersebut. Kendati jumlah secara spesifi untuk pengadaan antivirus tidak dicantumkan.
William mengungkapkan bahwa akan melakukan pemeriksaan kembali secara menyeluruh dengan menggandeng Komisi A bidang pemerintah. Menurutnya jumlah tersebut sudah termasuk dalam kategori sangat besar dan dikhawatirkan hanya untuk membuang anggaran saja.
“Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli dari pada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih,” tandasnya. (Hr-harianindocom)
