Jakarta – Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa buruh, mereka menyuarakan sejumlah aspirasinya di depan Gedung DPR pada Rabu (02/10/2019). Salah satunya adalah soal Puan Maharani yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPR untuk periode 2019-2024.
Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Amir Mahfudz mengaku bahwa dirinya meragukan kompetensi dari Puan Maharani. Hal tersebut ia suarakan dalam orasinya di atas mobil komando.
“Ibu Puan memberikan pidato politik pertama sebagai ketua terpilih. Itu luar biasa dari statement politik pertama dan ke depan. Tapi kita juga mengikuti perkembangan dari netizen atau masyarakat, ibu Puan ini kompetensinya masih diragukan,” kata Amir Mahfudz di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (02/10/2019).
“Kita lihat pidato politik pertama beliau itu dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk isi pidato, nggak dari hati. Kita khawatir nggak sinkron antara apa yang ada di hati dengan isi teks yang revolusioner tersebut,” lanjutnya.
Baca Juga: Gelar Demo di DPR, Buruh Menuntut Pembubaran BPJS Kesehatan
Selain itu, Amir juga menyangsikan Puan akan membela kaum buruh. Keraguan tersebut berdasarkan pada pernyataan Puan yang menyetujui rencana kenaikan iuran BPJS.
“Sebagai Menko PMK beliau setuju dengan kenaikan iuran BPJS. Sedangkan hari ini saya atau kami, salah satu tuntutannya itu menolak kenaikan iuran BPJS. Sekarang beliau jadi Ketua DPR RI, yang saya khawatirkan tidak sesuai dengan sudut pandang DPR RI dalam mendesain oleh Ibu Puan Maharani,” papar Amir.
Karena kompetensi Puan yang masih diragukan, maka kalangan buruh akan mengawasi kinerja Puan sebagai Ketua DPR. Harapannya, Puan akan menerbitkan sejumlah kebijakan yang pro-buruh.
Selain itu, Amir meminta agar Puan tak hanya beretorika saja sebagai Ketua DPR. Menurutnya, publik akan menilai kinerja Puan berdasarkan capaian dalam 100 hari pertama.
“Di pidato beliau kan DPR akan menjadi rumah rakyat. Tapi kalau begini saja (aksi) kita sudah dihalangi, kita takut itu hanya retorika. Jangan kebanyakan retorika. Udah muak dengan retorika. Sekarang kerja nyata aja yang di mana dalam hal DPR itu bukan hanya milik sekelompok orang atau kepentingan pribadi tetapi sesuai sumpah janji yang dibacakan kemarin di pelantikan,” ujar Amir.
“Kita tak ingin DPR hari ini dipimpin Bu Puan adalah atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan seseorang atau hanya satu golongan. Kalau bagi kita golongan investor atau pengusaha, nggak boleh. DPR itu harus melihat semua golongan atau semua masukan dari rakyat untuk nantinya mengambil kesimpulan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan di mana DPR sebagai badan legislatif,” sambungnya. (Elhas-www.harianindo.com)
