Jakarta – Pernyataan Politikus PDI P Agustina Hermanto atau Tina Toon terkait tak perlu mengambil gaji sebagai wakil rakyat menyayat hati Politikus PSI Rian Ernest. Dia menyayangkan pernyataan tersebut lantaran datang dari politikus muda yang dianggap seharusnya memiliki sifat progresif.
Menurut Ernest, jika pernyataan itu datang dari politikus senior, pihaknya dapat memaklumi lantaran perbedaan zaman.
“Tapi kalau kami dapat komentar dari politisi muda, ini buat kami miris” ujar Ernest di Novotel, Jakarta Barat, Ahad, 25 Agustus 2019.
Ernest mengungkapkan bahwa sebagai politikus Tina harusnya tak hanya progresif dan berani melawan korupsi saja, tapi juga tak ikut-ikutan menerima pin emas dan mengatakan sebaiknya PSI tak menerima gaji.
“Jadi menurut saya siapa pun politisi yang mendukung pin emas tak punya sensitifias kondisi masyatakat sekarang,” ujar Ernest.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan menerima pin emas yang akan diberikan pada acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Senin besok, 26 Agustus 2019.
Sikap PSI itu pun mendapatkan respon dari Tina Toon yang juga akan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dia menyatakan bakal menerima pin emas tersebut dengan dalih hal itu akan menjadi pengingat bagi dirinya akan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Kalau pun saya dicanangkan pin emas itu, berarti beban tanggung jawab saya mesti lebih besar lagi,” kata Tina usai menjalani gladi resik pelantikan di gedung DPRD DKI, Jumat, 23 Agustus 2019.
Kata Tina, jika memang pemberian pin itu dianggap mubazir lantaran memakan anggaran hingga Rp 1,3 miliar, maka ke depan seharusnya dievaluasi
“Karena ini kan masalah simbolis ya, ini kan ibaratnya kami dilantik menjadi wakil rakyat, secara simbolis. Dikaji tuh apakah itu penting harus dari emas atau diganti dengan yang lain.”
Meskipun menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil atau tidak pin emas tersebut merupakan hak masing-masing legislator, Tina terlihat melontarkan sindiran terhadap PSI.
Dia menyatakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI seharusnya juga tak mengambil gajinya selama menjabat.
“Kalau ada yang mau mengembalikan hak pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan,” ujarnya. “Tapi kalau saya mendapatkan hak saya, saya berkewajiban melaksanakan tugas saya lebih baik lagi.” pungkaasnya. (Hr-www.harianindo.com)