Jakarta – Setelah Presiden Joko Widodo memberi isyarat bahwa Front Pembela Islam (FPI) bisa saja dilarang apabila tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia, muncul respon dari FPI. Dikatakan oleh pengurus DPP FPI, Slamet Ma’arif bahwa dirinya sudah menduga bahwa Jokowi akan melontarkan ucapan tersebut.
“Sudah kuduga,” kata Slamet Ma’arif pada Sabtu (27/07/2019).
Slamet kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan islamofobia. Menurutnya, sangat berlebihan apabila FPI sampai dilarang. Selama ini, FPI mengklaim telah menaati peraturaan yang berlaku dan bahkan terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan.
“Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan islamofobia itu, kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia, bahkan SKT pun kita dapatkan, artinya pemerintah di sebelumnya nggak ada masalah, bahkan bergandeng tangan dalam bencana kemanusiaan. Rezim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya. Biarkan rakyat dan umat yang menilai,” papar Slamet.
Baca Juga: Usai Prabowo, Giliran SBY Yang Bakal Bertemu Dengan Jokowi
Ia juga menyebut bahwa Kemendagri harusnya memberikan perpanjangan izin ormas FPI. Slamet tidak menghendaki urusan izin tersebut dipolitisasi.
“Harusnya yang aneh paham ideologi komunis yang bertentangan dengan bangsa dilonggarkan kok ideologi Islam yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia ditakuti?” ujar Slamet.
“Hukum jangan dimainkan dengan dendam politik,” imbuhnya.
Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jokowi menngatakan bahwa pelarangan FPI selama periode keduanya ‘sepenuhnya mungkin’. Hal tersebut akan dilakukan apabila FPI menentang ideologi bangsa dan menjadi ancaman NKRI.
“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi menurut laporan dari AP. (Elhas-www.harianindo.com)
