Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menggapi pidato ‘Visi Indonesia’ yang dinyatakan oleh Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2019-2024.
Sebagai pakar hukum tata negara, Mahfud MD merespon terkait penegakan hukum dalam pidato Visi Indonesia tersebut.
Pidato ‘Visi Indonesia’ dinyatakan oleh Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/07/2019) malam.
Menurut Mahfud MD, pidato Jokowi perihal penegakan hukum membuktikan bahwa apa yang terjadi di lapangan sangat buruk.
Oleh karena itu, Mahfud MD berharap penegakan hukum bisa menerapkan peraturannya terhadap sejumlah birokrasi yang ada.
“Birokrasi sekarang itu banyak korupsinya luar biasa dan pidato presiden tadi malam itu menunjukkan bahwa memang birokrasi kita busuk,” ujar Mahfud MD di sela Pameran masa Depan Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (15/07/2019).
“Oleh sebab itu penegakan hukum itu dalam arti pelaksanaan peraturan,” sambungnya.
Selain itu, diharapakan para penegak hukum dapat menyelesaikan beberapa sengketa.
Disebutkannya, jaksa dan polisi supaya tidak menolerir masalah penegakan keadilan di Indonesia.
“Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan ke depan,” kata Mahfud MD.
Hal itu dinyatkan oleh Mahfud MD sebab penegakan hukum juga dianggapnya masih kurang tegas dalam menindak sejumlah birokrasi yang banyak melakukan tindak korupsi.
“Selama ini penegakan hukum kita juga kurang tegas. Ya, kurang tegas gitu. Karena ya memang ada lembaga penegak hukum sendiri, ada KPK, ada Mahkamah Agung dan sebagainya,” tandas Mahfud MD.
Diberitakan sebelumnya, dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa reformasi birokrasi menjadi satu di antara perhatian utamanya.
Jokowi menginginkan struktur lembaga pemerintahan akan lebih simple.
“Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah,” jelas Jokowi, Minggu (14/07/2019).
Bahkan, Jokowi juga mengancam akan melakukan tindakan tegas bagi birokrat yang masih bandel.
Jokowi menyatakan akan memangkas lembaga dan mengancam pejabat yang menghambat reformasi birokrasi.
“Ini juga hati-hati, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas,” tegas Jokowi.
“Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin jadi kunci dalam reformasi birokrasi kita.”
“Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya.”
“Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan,” tandasnya. (Hari-www.harianindo.com)
