Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program Jokowi sebagai presiden terpilih. Salah satunya adalah Kartu Pra Kerja yang anggarannya disiapkan sebesar Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani usai rapat terbatas yang membahas terkait pagu indikatif tahun anggaran 2020. “Kita akan mendesain (APBN) 10 T untuk Kartu Pra Kerja,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Kartu Pra Kerja diketahui menjadi salah satu program unggulan Jokowi yang disampaikan saat kampanye terbuka di Pilpres 2019. Kartu ini diklaim akan diberikan kepada warga yang sudah lulus, namun masih belum mendapat pekerjaan dan akan diberi pelatihan.
Dalam rancangannya saat ini, Sri Mulyani menjelaskan dialokasikan sebanyak 1 juta warga yang memperoleh kartu Pra Kerja akan turut dalam pelatihan digital dan satu juta lainnya akan menempuh pelatihan reguler. “Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah Koordinator Menko Perekonomian,” imbuh Sri Mulyani.
Lalu untuk beberapa pos lain akan ditindaklanjuti oleh pemerintah seperti yang menjadi janji kampanye dari Presiden Jokowi saat kampanye. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga akan ditambah jumlahnya dari saat ini yang mendapat beasiswa pemerintah hanya 380 ribu siswa.
“Ada tambahan baru sekitar 400.000 siswa. Ini yang akan kita jaga dalam 4 tahun ke depan. Dengan demikian akan ada dua kali lipat beasiswa untuk KIP Kuliah,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sementara itu, Sri menambahkan bahwa untuk kartu sembako pihaknya sedang mendesain bagaimana sistem pelaksanaan kartu sembako. Selama ini masyarakat mengenal bantuan berupa rastra (beras sejahtera) namun jumlah dan manfaatnya dipastikan akan diperluas.
“Jadi jumlah rumah tangganya maupun dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020,” tuturnya. (Hari-www.harianindo.com)
