Jakarta – Pasca Pemilihan Presiden 2019, Pemerintah Indonesia harus melihat secara objektif terhadap kondisi tanah air. Kompetisi sduah selesai, jangan samapai ada dendam kesumat politik yang ada. Untuk itu, perlu disikapi dengan bijak.
“Jadi supaya tidak muncul dendam berkepanjangan, kami berharap yang terkait dengan tindakan hukum dari proses politik yang lalu bisa dihentikan. Ada diskresi terkait dengan ini. Karena yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia. Persatuan Indonesia. Itu yang didorong Pak Prabowo, BPN dalam konteks ini,” kata Juru Bicara Probowo-Sandi, Dahnil Anzhar Simanjuntak, kepada wartawan di Medan, Kamis petang, 4 Juli 2019.
Dahnil menyatakan pendapat secara personalnya, bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo juga dapat memberikan jaminan kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq ke tanah air dari Arab Saudi. Hal ini bisa mebuktikan bahwa tidak ada permasalahan antara pemerintah dengan rakyatnya.
“Yang perlu juga diperhatikan adalah pasca pilpres ini adalah soal Habib Rizieq. Saya hari ini misalnya sampaikan kepada publik. Ada baiknya Habib Rizieq. Konflik itu, mohon maaf antara pemerintah dengan akar rumput (rakyat). Kalau elite biasanya healing-nya cepat,” kata Dahnil.
“Kalau kita ingin ada sebutlah, saya gak bersepakat dengan kata rekonsiliasi. Saya menolak kata itu. Karena gak ada konflik. Rekonsiliasi itu kan kalau ada konflik. Yang ada itu adalah kompetisi politik. Kompetisi politik justru bukan ada di elite. Yang ada itu di akar rumput,” lanjutnya.
Dahnil menyatakan bahwa sudah ada upaya berunlang kali mau membawa Habib Rizieq kembali ke Indonesia. Tapi tidak bisa, karena ada pemberitahuan dari Indonesia. Hal itu disebabkan proses hukum menantinya di tanah air ini.
“Kalau di sini mengizinkan, Habib Rizieq bisa pulang. Kenapa menurut saya beliau itu penting. Karena bagi sebagian umat Islam Habib Rizieq jadi simbol. Jadi penting rekonsiliasi. Bersama-sama ya sudahlah konflik itu bagaimana kita sikapi ada rekonsiliasi yang tulus. Kemudian kita bangun toleransi otentik. Bukan toleransi politik, bukan toleransi pura-pura,” kata Dahnil. (Hari-www.harianindo.com)
