Jakarta – Partai Demokrat masih belum merespon lebih lanjut terkait dengan pernyataan Hengky Luntungan melalui DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang mengkritik kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menganggap, apapun yang dikatakan forum tersebut tida da gunanya, disebabkan tidak memiliki hak suara dalam partai. Sedangkan, yang memiliki hak suara berdasarkan AD/ART adalah DPD hingga DPC.
“Ya kami sudah mendengar itu dan saya harus menyatakan mereka ini orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Pak SBY. Mereka ini menggunakan dan memperalat nama Forum Pendiri partai sementara di mana-mana pendiri partai itu tak punya hak suara,” kata Ferdinand saat dikonfirmasi, Selasa (02/07/2019).
Ferdinand mewakili Demokrat mengatakan bahwa partainya enggan memberikan tanggapan hal-hal seperti yang ditudingkan oleh forum pendiri tersebut.
“Bagi kami di DPP Partai Demokrat sebetulnya tidak ingin menanggapi kelompok ini yang kami kategorikan sebagai kelompok tak tau diri, kelompok yang tak paham aturan dan kelompok yang hanya sedang memanfaatkan situasi untuk mencoba eksis dikancah politik”, jelasnya.
Ferdinand menegaskan bahwa ke depannya Demokrat akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap para tokoh yang berada dalam forum pendiri itu berdasarkan aturan yang ada pada Demokrat.
“Mereka lupa bahwa bahwa mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya hak suara. Istilahnya mereka ini hanya kelompok yang sedang caper saja. Tak perlu ditanggapi serius, nanti mekanisme partai akan berjalan untuk memproses mereka ini secara aturan,” tandasnya.
Sebelumya, pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat, Hengky Luntungan, membeberkan kondisi partai berlambang Mercy di bawah kepemimpinan SBY. Ia menuding, SBY telah mengubah Demoktrat menjadi partai dinasti.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Hengki melalui DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat meminta pelaksanaan kongres dipercepat September 2019.
Permainan politik dinasti oleh SBY, tuding Hengki, karena SBY telah melanggar beberapa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang terdapat pada Kongres Bali 2013 dan Kongres Surabaya 2010.
SBY, disebut Hengky, juga telah mengklaim seolah-olah Partai Demokrat besar karena penannya seorang diri.
“Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh dan dirinya menjadi tokoh partai Demokrat sebagai pemilik partai Demokrat,” kata Hengky di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, hari ini.
“Berikut SBY menganut sistem partai dinasti yang sering melakukan manajemen konflik di antara internal partai Demokrat dan atau menyingkir pejuang partai Demokrat yang telah berjasa pada saat berdirinya partai Demokrat,” sambungnya. (Hari-www.harianindo.com)
