Jakarta- Partai Gerindra telah mengambil sikap untuk tetap berpendirian sebagai oposisi atau tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri, menyatakan bahwa kekuatan oposisi dengan hasil suara Pilpres 45 persen perlu dihargai dengan tetap menjadi oposisi yang konstruktif.
“Kalau saya bilang jangan (gabung pemerintah). Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan (demokrasi),” kata Maher usai jumpa pers di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/06).
“45 persen itu bukan kecil, besar sekali. Makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu (sama dengan) 70 juta lebih (hasil KPU: 68 juta -red). Harus dihargai,” tegas Maher.
Menurut Maher, jika Gerindra sampai bergabung dengan pemerintahan maka tidak akan ada proses check and balance sebagai pengkritik pemerintahan. Terlebih, jika koalisi menajdi gendut akan banyak timbul permasalahan baru.
“Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi. Oposisi serius lho,” jelasnya.
Meski begitu, Maher tidak membantah, di internal Gerindra memang ada pihak yang mendorong agar Prabowo segera bertemu dengan Jokowi sebagai upaya rekonsiliasi seusai pilpres.
“Di mana-mana itu selalu ada yang pro kontra. Namanya negara demokrasi enggak ada yang diberangus, lo pro atau lo kontra. Lo pun bebas, lo boleh kasih pendapat, nggak ada yang menolak,” tutupnya. (Hari-www.harianindo.com)
