Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh tetap akan menjual saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) meski baru saja memperoleh deviden Rp 100 miliar. Proses penjualan masih terganjal di DPRD DKI.
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi mengeluarkan sikap Pemprov DKI yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan tetap jelas, yaitu tetap menjual saham sebesar 26,25 persen perusahaan produsen Anker bir tersebut, sesuai dengan janji kampanyenya di Pilgub 2017.
Namun proses itu masih terganjal di meja DPRD DKI karena belum semua anggota dewan parlemen Kebon Sirih menyetujui melepas saham bir DLTA.
“Enggak ada pengaruhnya, tetap proses berjalan. Kami sudah ngajuin surat ke DPRD, masih bergulir prosesnya masih lanjut. Kan kami lagi di eksekutif lagi nunggu pembahasan dewan,” kata Riyadi saat dihubungi, Kamis (20/06/2019).
Adapun fraksi di DPRD DKI yang masih mengganjal untuk melepas saham bir DLTA antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem. Mereka berasumsi bahwa APBD DKI masih untung besar dengan pendapatan dari kepemilikan saham tersebut.
Sementara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada Rabu (19/06/2019) memutuskan membagikan dividen dengan jumlah total Rp 382,7 miliar (Rp 478 per lembar saham). Angka ini mengalami peningkatan dari perolehan laba bersih perseroan di 2018 sebesar Rp 338,07 miliar (Rp 260 per lembar saham).
Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini memiliki saham produsen Anker bir tersebut sebesar 26,25 persen atau sebanyak 210.200.700 lembar saham kepemilikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan hak deviden tunai sebesar Rp 100.475.934.600. (hari-www.harianindo.com)
