Harian IndoJakarta – Austria untuk pertama kali dipimpin oleh seorang kanselir perempuan. Pada Kamis (30/5/2019) waktu setempat, Presiden Austria Alexander Van der Bellen menunjuk Brigitte Bierlein, 69 tahun, sebagai Kanselir sementara Austria hingga pemilu diselenggarakan pada September tahun depan.
Presiden Van der Bellen menyebut Bierlein adalah sosok yang bijaksana, punya pandangan jauh ke depan dan kepribadian yang bagus.
Dikutip dari asiaone.com, Jumat, 31 Mei 2019, Bierlein saat ini mendapat tugas untuk membentuk kabinet baru setelah pemerintahan Austria di bawah kepemimpinan mantan Kanselir Sebastian Kurz runtuh oleh dugaan skandal korupsi. Kurz terpaksa melepaskan jabatannya setelah mendapat mosi tidak percaya lewat pemungutan suara anggota parlemen pada Senin, 27 Mei 2019.
Kurz yang mencetak sejarah Austria sebagai kanselir termuda di usia 31 tahun, kembali mencetak sejarah sebagai kanselir pertama yang kehilangan jabatan karena mosi tidak percaya oleh anggota parlemen. Kubu oposisi di parlemen Austria menilai Kurz harus bertanggung jawab atas skandal korupsi yang membuat pemeritahannya melemah.
“Saya akan berusaha memenangkan kepercayaan masyarakat Austria. Saya akan melakukan perundingan dengan partai-partai politik dan sejumlah organisasi sipil masyarakat dalam beberapa hari ke depan,” kata Bierlein sambil didampingi oleh Presiden Van der Bellen, yang disiarkan langsung lewat televisi, Kamis (30/5/2019).
Bierlein mengatakan Clemens Jablons, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Pengadilan Tinggi Administratif Austria, bakal naik jabatan menjadi Wakil Kanselir dan Menteri Kehakiman Austria. Alexander Schallenberg yang seorang diplomat, akan ditempatkan sebagai Menteri Luar Negeri Austria.
Krisis politik Austria bermula saat tersebar sebuah rekaman kamera tersembunyi memperlihatkan mantan Ketua Partai Kebebasan yang juga Wakil Kanselir Austria Heinz-Christan Strache menawarkan sejumlah kontrak kerja kepada seorang perempuan yang diduga investor asal Rusia. Penawaran itu diduga sebagai balas jasa atas bantuan investor itu dalam pemilu parlemen pada 2017 lalu. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
