Jakarta – Partai Demokrat menegaskan, sikap politik partai akan ditentukan setelah proses Pilpres 2019 selesai dilalui, termasuk apakah akan bergabung di dalam pemerintahan ataukah tidak.
“Pasca seluruh tahapan Pilpres ini nanti selesai, nantilah kita lihat Demokrat akan mengambil sikap politik seperti apa dan mengarah ke mana dan itu sepenuhnya kewenangan Ketua Umum dan Majelis Tinggi Partai,” ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon, Senin (13/5/2019).
Seluruh partai, termasuk Demokrat menurut Jansen, berhak menentukan arah politiknya usai seluruh tahapan Pemilu 2019. Namum demikian, untuk saat ini, Demokrat masih berada di koalisi Prabowo-Sandi.
“Terima kasih untuk pernyataan dari mbak Eva Sundari mewakili bu Mega ya. Minimal pernyataan ini pasti sedikit banyak membuat adem suasana republik kita ini. Tapi terkait posisi Demokrat sampai selesainya seluruh tahapan Pemilu ini, kami akan terus bersama koalisi Indonesia Adil Makmur. Walau kami ini dikenal sebagai rekan koalisi yang kritis, sejak awal Pilpres ini kami bersama 02, sampai selesainya seluruh tahapan Pemilu ini juga kami akan terus bersama,” kata Jansen.
Terkait apakah Demokrat akan berada di dalam atau di luar pemerintahan menurut Jansen tidak menjadi persoalan.
“Kami Demokrat sudah membuktikan hampir 5 tahun ini kami konsisten dan tegak lurus berada di luar pemerintahan. Dan kader-kader Demokrat juga selama beberapa tahun ini sudah mulai belajar dan terbiasa jadi oposisi sesudah hampir selama 10 tahun di kekuasaan. Jadi mau di dalam atau di luar pemerintahan sebenarnya saat ini bagi kami sama saja. Kedua-duanya kami siap,” ucap Jansen.
“Jika masuk pemerintahan, pengalaman kami selama 10 tahun mengelola pemerintahan yang stabil tentu akan kami kontribusikan kepada pemerintahan yang kami dukung. Namun jikapun 5 tahun ke depan kami kembali di luar pemerintahan, kami akan menempatkan diri jadi oposisi yang konstruktif dan solutif bagi pemerintahan yang berkuasa,” jelasnya.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak keberatan bila Partai Demokrat akan bergabung dengan kubu Jokowi-Maruf.
“Nggak apa-apa, kan untuk membangun perlu stabilitas,” ujar Eva kepada wartawan, Senin (13/5).
Eva juga menegaskan, isu soal dinginnya hubungan antara Megawati dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihembuskan hanya untuk mengganggu konsolidasi.
“Itu mitos yang dihembuskan untuk mengganggu konsolidasi,” kata Eva.
(samsularifin – www.harianindo.com)
