Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, tidak ada yang berhak menghentikan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kecuali undang-undang.
Terkait pernyataan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang meminta agar proses penghitungan real count KPU dihentikan, Amir Syamsuddin menyebutkan Rizieq tidak memiliki kapasitas untuk itu.
“Siapa dia itu? Tidak ada siapapun yang berhak menjadi corong undang-undang kecuali undang-undang itu sendiri,” kata Amir, Jumat (3/5/2019).
Partai Demokrat sendiri menurut Amir menaruh kepercayaan terhadap proses penghitungan real count, termasuk Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dimiliki KPU.
Terkait adanya temuan kesalahan data, Amir meminta agar melaporkannya sehingga bisa segera dikoreksi.
“Harus wajib kita ikuti, dan kalau ada kekeliruan selalu terbuka peluang untuk melakukan koreksi disana. Jangan kita menjadikan diri kita sendiri menjadi undang-undang, nggak bener dong,” tandasnya.
(samsularifin – www.harianindo.com)