Jakarta – Mengenai laporan yang diajukan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai adanya dugaan kecurangan di situng KPU bertujuan untuk meminta Bawaslu menghentikan proses situng KPU.
Saat ditemui, Mustofa Nahrawardaya menuturkan bahwa “Tim relawan IT Prabowo-Sandi hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU,”
Dalam laporan tersebut, ada 73.715 dugaan kecurangan dari sampling 477.021 TPS yang diserahkan BPN kepada Bawaslu. Mustofa menyebut total kecurangan mencapai 15,4 persen.
“Jadi ini perlu kita sampaikan melakukan tindakan-tindakan secara legal kepada terutama KPU. Ini ada 5 provinsi terbesar, Sampling kita teliti ada di Jawa Tengah tertinggi mencapai 7.666; kedua, Jawa Timur mencapai 5.826; Sumatera Utara 4.327; Sumatera Selatan 3.296; dan Sulawesi Selatan 3.219,” ucapnya.
“Pertama, antara total suara dan kehadiran nggak sesuai jumlahnya. Kedua, suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara sah maupun tidak sah. Ketiga, total suara sah kalau dijumlah itu tidak sesuai antara jumlah paslon 01 dan 02,” ucapnya.
“Anomali lain, suara total tidak cocok 01, 02, dan tidak sah, jadi suara 01, 02, ditambah tidak sah ternyata nggak cocok dijumlahkan. Ini menarik sekali jumlahnya ada 8.279, lalu suara 01 melebihi kehadiran ada di 2.394, suara 02 melebihi kehadiran 1.124 jumlah kehadirannya lebih,” imbuhnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
