Harian IndoJakarta – Game ternama PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) mendapat kritikan dari Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan. Komisi X menyebut jika game PUBG bisa memberikan dampak yang buruk bagi para pemainnya.
“Game PUBG itu kan memang orang bermain karena ingin menjadi sosok patriot. Seorang patriot harus dihasilkan melalui peperangan,” kata Ketua Komisi X F-Demokrat, Djoko Udjianto kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).
“Nah, kalau tidak bisa menerima dengan nalar kan itu anak-anak yang main, jadi bisa seolah-olah jadi sosok game itu. Maka memang menurut saya harus dibatasi karena karena anak-anak tidak bisa menangkap esensi itu,” lanjut dia.
Djoko mengungkapkan, akses terhadap game PUBG atau permainan lain yang mengandung kekerasan harus dibatasi. Ia menyebut kemungkinan DPR berkoordinasi dengan Kominfo terkait wacana pembatasan akses tersebut.
“Jadi mesti dibatasi. Mungkin nanti berbicara dengan Kominfo untuk membatasi masuknya game seperti itu. Itu kan mudah sekali didownload dan harganya juga murah,” ujar Djoko.
Ia pun mendukung MUI yang saat ini, sedang mengkaji fatwa haram tentang game PUBG. Djoko mengatakan permainan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang dampak positifnya.
“Saya juga sependapat dengan fatwa MUI yang saat ini tengah dikaji. Kita tunggu, karena kita memang mesti hati-hati betul. Supaya kita nanti melarang dasarnya jelas dan semua orang bisa menerima, juga bisa menyadarkan anak-anak kita juga orang tua bahwa ini lebih banyak ke negatifnya,” tutur Djoko.
Disamping itu, Djoko mendorong Kemendikbud agar lebih kreatif dalam menghasilkan produk yang menarik dan mendidik bagi anak-anak.
“Di sana (Kemendikbud) kan juga ada Dirjen Kebudayaan. Barangkali kita harus lebih kreatif lagi membuat film-film animasi yang menarik bagi anak-anak yang konteksnya mendidik tapi tidak kalah seru,” kata dia.
Sebelumnya, MUI Jabar mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Terkait pertimbangan tersebut, MUI pusat menyatakan akan membuat kajian terhadap PUBG.
“Fatwa adalah jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, pertimbangannya komprehensif,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
