Jakarta – Rencananya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mencatat setiap lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dengan selisih di atas 20 persen dari hasil surveinya. BPN bakal menuntut lembaga survei tersebut, jika hasilnya tak sama dalam Pilpres 2019 mendatang.
“Kita catat seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi menang di atas 20 persen. Kalau nanti nggak sama di atas 20 persen, kita tuntut mereka,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade usai menghadiri rilis survei Indo Barometer di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).
“Karena menurut prediksi kami, yang insyaallah Pak Prabowo menang, tapi siapa pun yang menang akan seperti 2014 lalu, sangat tipis dan sangat ketat. Itu yang terjadi. Wartawan juga sikapi kepada lembaga survei yang suka eror,” imbuhnya.
Andre memberikan contoh, perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah dalam pilgub Jawa Tengah yang melenceng jauh dari berbagai lembaga survei.
“Jadi LSI Denny JA itu di pilkada Jawa Tengah itu erornya 217 persen, Charta Politika erornya 203 persen, Litbang Kompas erornya 174 persen, Indikator erornya 76 persen, Indo Barometer erornya 75 persen, SMRC erornya 80 persen. Jadi mereka sering eror gitu lho. Dan mereka insyaallah akan eror juga di Pilpres 2019 ini,” ujar Andre.
Politikus Gerindra tersebut, menilai lembaga survei membangun narasi pihak yang menang dengan angka tebal. Lantas, Ia mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban lembaga-lembaga survei yang hasilnya ternyata salah saat perhitungan suara sebenarnya.
“Jadi kita harus mulai objektif, mulai rasional, dan mulai kritis. Mereka seenak perutnya sebelum pemilu, sebelum pilkada bilang ini menang, ini menang, dengan angka tebal untuk membangun narasi dan membangun opini. Tapi setelah hasilnya selesai mereka tidak bertanggung jawab. Baru pas quick count mereka baru beneran keluarin hasilnya,” ucap Andre.
“Tapi bagaimana pertanggung jawaban orang yang membangun narasi selama berbulan-bulan bahwa seseorang akan menang. Lalu mereka akan cuci piring, cuci badan, cuci tangan pas quick count. Ini harus menjadi PR kita juga ke depan untuk mengevaluasi lembaga-lembaga survei,” lanjutnya.
Andre mencontohkan, sikap lembaga survei Polmark yang mengakui bahwa survei mereka dibiayai oleh PAN. Ia pun meminta lembaga survei lain untuk berani jujur jika lembaga surveinya menjadi konsultan pemenangan salah satu kandidat.
“Kalau memang Anda menjadi konsultan pemenangan kandidat tertentu, Anda harus jujur. Contoh, Polmark jujur mereka bilang ‘kami melakukan survei dibiayai oleh PAN, kami punya kontrak dengan PAN’, itu lebih objektif daripada lembaga-lembaga survei yang tidak berani jujur mengungkapkan mereka merupakan bagian tim pemenangan kandidat tertentu,” pungkasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
