Jakarta – Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai klaim pemerintah Indonesia yang dikatakan telah melobi pemerintah Malaysia sehingga Siti Aisyah dibebaskan, justru menurunkan wibawa pemerintah sendiri.
“Ketika berbohong adalah kebiasaan, maka pembebasan WNI pun diklaim sebagai kerja politiknya, dan yang memalukan lantas dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebagai bangsa kita kehilangan wibawa oleh laku pemerintah seperti ini,” cuit Dahnil melalui akun Twitternya, Rabu (13/3/2019).
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan lobi dengan pemerintah Malaysia sehingga Siti Aisyah dapat dibebaskan dari dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam.
“Atas perintah Bapak Presiden, kami, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Malaysia untuk mencari cara pembebasan beliau. Bapak Presiden berkomunikasi dengan baik dengan Pak Najib maupun Tun Mahathir. Ini proses panjang upaya dilakukan membantu Saudari Aisyah dan kehadiran negara sesuai Nawacita,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Namun Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad justru mengaku tidak mengetahui soal lobi-lobi yang disebutkan Yasonna Laoly, karena pembebasan Siti Aisyah adalah murni melalui proses hukum.
“Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu),” kata Mahathir kepada wartawan, di Malaysia, seperti dilansir The Star, Selasa (12/3/2019).
“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan kemudian dia dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum,” tambahnya.
Dahnil kemudian me-mention akun Mahathir Mohamad, @chedetofficial, dan meminta maaf atas klaim yang dilontarkan pemerintah Indonesia.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” tulis Dahnil.
Dahnil juga menyindir pemerintah Jokowi yang telah menunjukkan perilaku politik yang memalukan.
“Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah. Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia,” kata Dahnil.
“Produsen hoax dan kebohongan itu nyata. Bahkan, kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional,” sambungnya.
(samsularifin – www.harianindo.com)