Harian IndoJakarta – Menanggapi keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), produsen Anker Bir, Fraksi NasDem DPRD DKI justru menawarkan agar Anies juga menjual Bank DKI.
“Ya sama dengan Pak Gubernur pengen punya untung dari riba Bank DKI. Kan gitu,” ujar Ketua Fraksi NasDem DKI, Bestari Barus, kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).
Bestari Barus ingin rencana penjualan saham Anker Bir disampaikan dengan jelas alasannya, bukan karena haram dan halal.
“Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan karena keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti… kalau mau melepas, ya lepas saja,” kata Bestari Barus.
“Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah aja jadi bank syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur,” imbuhnya.
Selain itu menurut Bestari, Anies belum ‘berbicara’ dengan DPRD DKI terkait rencana penjualan saham tersebut selain gembar-gembor ke media.
“Kalau mau melepas, ya lepas saja. Toh sampai hari ini kita belum pernah mendapatkan masukan dan model persetujuan macam apa yang harus diberikan. Kan nggak bisa ngomong gini doang. ‘Oh saya jual ini, harus beli ya.’ Karena kan yang dipakai uang rakyat, rakyat macam-macam modelnya. Sampai hari ini kami juga belum ada permintaan. Ada nggak gubernur meminta supaya DPRD setuju, forum untuk menyetujuinya apa, kapan. Kan itu perda-nya harus diubah bisa dijual segala macam,” ujarnya.
Bestari menegaskan, kepemilikan saham PT Delta inisiatifnya datang dari gubernur. Sedangkan DPRD hanya menyetujui saja.
“Gini, seharusnya gubernur itu berpikir, tidak ada satu pun perda yang terbit kecuali diinginkan oleh dia. Perda pembentukan daripada itu kan gubernur yang dorong, bukan Anies Baswedan, kita bicara. Tapi gubernur. Jadi jangan bicara kalau Dewan yang mau. Itu kan gubernur yang mengajukan. Jadi jangan salah berpendapat. Nah gubernur yang mengajukan bahwa kita punya saham di delta itu kan gubernur, bukan Dewan. Dewan menyetujui saja. Jadi jangan bilang Dewan yang mau, itu kemauan gubernur. Masalah gubernurnya itu siapa bukan urusan, kan gubernur itu kelembagaan, bukan perorangan,” tandas Bestari.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat akan melaporkan anggota DPRD DKI yang menolak penjualan saham PT Delta kepada warga, karena anggota Dewan merupakan perwakilan rakyat.
“Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
“Ini Dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir,” imbuh Anies.
(samsularifin – www.harianindo.com)
