Harian IndoJakarta – Meski masa kampanye telah dimulai sejak 23 September lalu, namun para calon yang berlaga di Pemilu 2019 baik caleg maupun capres-cawapres belum bisa misa melakukan kampanye di media massa.
Sesuai ketentuan Pasal 276 UU Pemilu, kampanye di media massa baru boleh dilaksanakan 21 hari terakhir sebelum masa tenang yakni pada tanggal 24 Maret hingga 14 April 2019.
“Metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang,” ujar Ketua Bawaslu Abhan pada Sabtu (8/12/2018).
“Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019,” imbuhnya.
Akan tetapi kenyataannya, kata Abhan, berdasarkan pengawasan Bawaslu selama 75 hari masa kampanye, terdapat 414 iklan di media massa yang diduga mengandung unsur kampanye.
“Sesuai dengan ketentuan Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasanganan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 iklan kampanye,” ucapnya.
Secara rinci, mayoritas iklan yang diduga mengandung unsur kampanye tersebut paling banyak di media cetak sebanyak 249 iklan atau 60 persen dari total dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran kampanye melalui media cetak ini paling banyak terjadi di Sumatera Selatan dengan 99 iklan.
Baca juga: Ridwan Kamil Berencana Mortorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru
Selain itu, Bawaslu juga mencatat dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 iklan atau 37 persen. Paling banyak dugaan pelanggaran ini terjadi di Sumsel dan Aceh dengan masing-masing 41 iklan.
“Dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 iklan atau 3 persen,” pungkas Abhan. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
