Harian IndoJakarta – Komisi IX DPR kali ini berikan peringatan kepada pemerintah untuk tidak hanya memikirkan infrastruktur. Kesehatan masyarakat juga patut menjadi perhatian.
Hal ini diungkapkan Dede Yusuf Macan Effendi selaku Ketua Komisi IX DPR yang menjelaskan saat ini BPJS sudah membatasi operasi bagi penderita katarak.
Saat ditemui di RSUD Cililin kemarin, dirinya menuturkan bahwa “Pemerintah sebaiknya ada skala prioritas dalam menggulirkan program. Masa dana ratusan triliun untuk infrastruktur ada, sementara dana puluhan trilun untuk menolong rakyat (operasi katarak) tidak diprioritaskan,”
Apalagi untuk kasus katarak, angka kebutaan di Indonesia masih sangat tinggi, yakni terbesar ke lima di dunia. Belum lagi dari data sementara, bahwa setengah persen dari total penduduk Indonesia berpotensi menderita katarak.
“Kami mendorong program BPJS untuk operasi katarak bisa digulirkan kembali,” ujarnya.
“Belum lagi antrean untuk pasien Katarak di BPJS mencapai hingga 9 bulan. Sehingga butuh kebijakan baru dalam pengalokasian anggaran ke BPJS,” tandasnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
