Jakarta – Gerakan tagar #2019GantiPresiden semakin marak untuk dilakukan. Namun gerakan tersebut juga mulai mendapat penolakan dari berbagai pihak di berbagai daerah. Misalnya saja Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat (Jabar) yang menolak gerakan tagar #2019GantiPresiden. Sebab, gerakan itu dinilai lebih dominan unsur provokasi.
“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah pada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” kata MUI Jabar Rafani Achyar di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (01/08/2018).
Selain itu, ada pula penolakan digelarnya gerakan 2019 Ganti Presiden di Serang, Banten. Pemkot Serang menolak usulan izin penggunaan Alun-alun Barat untuk acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar pada hari Jumat (10/08/2018). Penolakan disampaikan karena pada waktu yang sama ada rangkaian pawai obor Asian Games.
Baca juga : Amien Rais Bungkam Terkait Hasil Pertemuannya dengan Prabowo
“Bukan hanya pihak itu, semua yang akan menggunakan alun-alun tidak diberi izin,” kata Plt Kadis Kominfo Kota Serang Hari Pamungkas saat dimintai konfirmasi di Banten, Senin (06/08/2018).
Mendengar hal itu, sang inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, angkat bicara. Ia memahami penolakan itu didasari alasan rangkaian acara Asian Games 2018. Namun dia mengaku akan tetap menyelenggarakan deklarasi itu di kawasan Serang.
“Yang pertama, tentu kita akan jalan terus karena #2019GantiPresiden adalah gerakan rakyat,” ujar Mardani saat ditemui di Jakarta, (06/08/2018).
(Muspri-www.harianindo.com)