Harian IndoAnkara – Sesaat setelah disumpah jadi Presiden, Recep Tayyip Erdogan menunjuk menantunya Berat Albayrak sebagai Menteri Keuangan.
Nama Albayrak sudah lama dipromosikan Erdogan untuk mengisi jabatan Menteri Keuangan. Sebelumnya, Erdogan sempat berjanji jika jabatan Menkeu diduduki Albayrak maka perekonomian Turki akan lebih baik lagi ke depannya.
Albayrak merupakan suami dari putri Erdogan, Esra. Sebelum jadi Menkeu, Albayrak pernah menduduki pos penting dalam kabinet Turki sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.
Albayrak dikenal punya kemampuan di bidang ekonomi dan politik. Selain sebagai menteri dia pernah menjadi CEO perusahaan multi nasional Turki, Calik.
Kariernya di bidang politik tak kalah moncer. Albayrak adalah anggota partai penguasa Turki yang dipimpin langsung oleh ayah mertuanya Erdogan, AKP.
Sayangnya, pengumuman Albayrak jadi Menkeu tidak direspons positif oleh pasar. Sesaat setelah penunjukan nilai tukar mata uang Turki Lira jatuh dengan sangat tajam.
Sementara itu, setelah dilantik jadi orang nomor satu di Turki, Erdogan semakin mentahbiskan dirinya sebagai individu terkuat di sejarah negara tersebut setelah Mustafa Kemal Ataturk.
Ataturk dikenal sebagai pendiri Republik Turki setelah Kekaisaran Ottoman runtuh. Saat memerintah Ataturk, Turki diubah jadi negara sekular.
Berbeda dengan Ataturk, Erdogan adalah sosok yang membawa kembali nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat. Saat menyampaikan pidato kenegaraan setelah dilantik, Erdogan meyinggung masalah perubahan sistem pemerintahan dan kekuasaan di Turki.
Baca juga: Theresa May Adakan Pertemuan Darurat Kabinet Terkait Pengunduran Boris Johnson
“Kami meninggalkan sistem lalu yang membuat negara membayar harga mahal untuk kekacauan ekonomi dan politik,” ucap Erdogan sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (10/7/2018).
Di bawah sistem baru yang diperkenalkan Erdogan, kewenangan dan kekuasaan presiden menjadi lebih besar. Saat ini, Presiden Turki memiliki wewenang memilih dan membuat regulasi di kabinet serta memecat aparatur sipil negara tanpa persetujuan parlemen. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
