Ketum Koalisi Ummat Madani : “Pemerintah Tidak Mendengar Masyarakat”

Jakarta – Pemerintah Indonesia dibawah komando Joko Widodo sebagai Presiden RI dinilai telah bersikap otoriter terhadap rakyat dan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Koalisi Ummat Madani (KUM) Letjen (purn) TNI Syarwan Hamid.

“Apa saja yang dituntut masyarakat tidak berhasil. Pemerintahan tidak mendengar masyarakat,” kata dia di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (30/06/2018).

Bahkan Syarwan menilai bahwa rezim Jokowi tidak bisa dikontrol lagi oleh semua alat negara. Selain itu, permintaan umat Islam juga tidak pernah digubris. Menurutnya justru saat ini lebih banyak tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap para ulama.

Syarwan juga menyebut saat ini elemen negara seperti DPR juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengontrol rezim pemerintahan Jokowi. Parahnya lagi jika golongan menengah seperti akademisi juga lebih banyak diam dan tidak melakukan banyak perlawanan.

Baca juga : Sudah 2 Kali, Presiden Jokowi Beri Ucapan Selamat Ke Ridwan Kamil Lewat Telepon

Mantan Kapuspen TNI ini juga mengklaim bahwa mayoritas aktivis sudah geram melihat Jokowi memimpin bangsa ini. Penilaian semacam itu ia peroleh setelah beberapa kali melakukan diskusi dengan para aktivis angkatan ’66 dan ’98.

Masalah utama yang sedang disorotnya saat ini adalah adanya penguasaan terhadap aset dan program negara Indonesia dari Tiongkok. Syarwan juga menyebut seolah pemerintahan Jokowi membiarkan semuanya itu terjadi di Indonesia saat ini.

“Yang memegang aset ini adalah nonpribumi. Saya pengin bilang, kalau terjadi konflik horizontal, itu salah Jokowi,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)