Harian IndoJakarta – Wacana digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) ulama non-MUI akan membahas mengenai calon presiden penantang Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Rencana tersebut diungkapkan oleh Amien Rais usai bertemu Habib Rizieq Shihab di Mekkah beberapa waktu yang lalu.
Presiden Joko Widodo
Menanggapi hal itu, seorang pengamat politik bernama Muradi mengatakan bahwa ia menduga ada upaya untuk membelah ulama di balik rencana tersebut.
“Ulama yang baik itu diakui publik dan dikenal oleh pemerintah, ya katakanlah yang mau dibelah ini MUI. Kalau mau dibelah mungkin saja, tapi seberapa efektif,” kata Muradi saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/06/2018).
Lebih lanjut pengajar dari Universitas Padjadjaran ini menjelaskan dengan memberikan sebuah contoh. Misalnya saja dengan adanya keberadaan lembaga yang mengatasnamakan alumni Gerakan 212, terkesan tidak mampu menarik perhatian publik.
Baca juga : KPU Lakukan Sosialisasi Terkait Larangan Eks Napi Koruptor Ikut Pemilihan Legislatif 2019
Muradi menilai, para aktor politik sebaiknya memunculkan hal-hal positif kepada publik. Misalnya, mengutamakan adu gagasan, adu politik maupun adu program.
“Politik adalah bagaimana memenangkan dengan jiwa besar. Bukan memenangkan dengan jiwa yang berlawanan dengan demokrasi dan kemanusian,” jelasnya.
Oleh karena itu, Muradi menyarankan gerakan yang mencoba menarik sentimen agama dan etnik, sebaiknya tak digunakan dalam politik.
“Saya kira upaya untuk mencari simpati demi kepentingan Pilpres 2019 boleh-boleh saja, tapi sebaiknya tidak menggunakan sentimen agama dan etnik,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
