Harian IndoJakarta – Pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah menuai kontroversi publik. Bahkan ada 3 partai politik yang berniat untuk mengajukan hak angket di DPR untuk meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di berhentikan.
Pelantikan Komjen Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar
Mendengar hal itu, PDI Perjuangan Masinton Pasaribu angkat bicara. Masinton menilai bahwa kabar mengenai pelantikan Komjen Iriawan memang sengaja digoreng menjadi isu politis.
“Wacana Hak Angket tersebut hanya goreng-gorengan isu karena secara substansi tidak ada pelanggaran perundang-undangan,” ucap Masinton saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/06/2018).
Lebih lanjut Masinton menjelaskan bahwa pengangkatan jabatan ini memakai dasar hukum sebagai acuan untuk TNI dan Polri menduduki jabatan di luar institusi TNI dan Polri mengacu pada pasal 20 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Baca juga : Wiranto Beberkan Alasan Pemilihan M. Iriawan
Atas dasar itu, Masinton menegaskan bahwa menegaskan bahwa pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sudah sesuai perundang-undangan, seperti UU Nomor 10/2016, UU ASN dan UU Kepolisian.
Masinton menambahkan bahwa penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan bahwa pengisian jabatan di luar kepolisian tidak berdasarkan penugasan dari kapolri.
Oleh karena itu, ia menilai aneh dan tidak logis kalau ada pihak yang ingin mengusulkan hak angket.
“Penugasan Komjen Pol M Iriawan berdasarkan usulan mendagri bukan kapolri. Pertanyaannya adalah apa dasar argumentasi pengusul untuk mengusulkan Hak Angket terhadap mendagri, karena tidak ada UU yang dilanggar,” jelasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
