Jakarta – Pimpinan FPI Rizieq Shihab akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut meskipun ia telah bebas dari jeratan dua perkara, yakni dugaan chat berkonten pornografi dan penistaan Pancasila.
“Tidak ada perubahan apa-apa. Habib akan tetap kritis ke pemerintahan,” ujar kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera, Senin (18/6/2018).
“Kami ini pada prinsipnya, kalau Presiden bekerja benar, kami ikut. Kalau sudah sesuai undang- undang, kami ikut, kami dukung. Kalau Presiden tidak baik, kami kritik,” lanjutnya.
Namun, Kapitra mengingatkan juga bahwa menjadi pemimpin harus siap menerima kritik. Tidak hanya itu, seorang pemimpin bahkan harus tahan cacian dan makian sekalipun.
“Menjadi pemimpin atau pejabat itu, kerja baik tidak dipuji, kerja jelek dicaci maki,” lanjut dia.
Menurut Kapitra, kritik adalah hal yang biasa dalam demokrasi dan tidak melanggar hukum. Indonesia, lanjut dia, terdiri dari beragam kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok itu memiliki pendapat mengenai sebuah kebijakan pemerintah.
Karena itu, perbedaan harus dipandang menjadi hal yang wajar. “Semua orang punya pemikiran dan cara penilaiannya masing-masing, tergantung pada motivasi dan latar belakangnya. Itu sah menurut konstitusi. Jadi kalau enggak mau dikritik, ya jangan jadi pemimpin,” lanjutnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)