Harian IndoJakarta – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait gaji bagi para Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 tahun 2018 telah menuai kontroversi publik.
Ma’ruf Amin
Dilansir dari JPNN, Selasa (29/05/2018), Perpres nomor 42 tahun 2018 ini berisi tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
Mengetahui hal tersebut, anggota Dewan Pengarah BPIP Ma’ruf Amin mengatakan bahwa hal itu merupakan urusan pihak yang merumuskan kebijakan tersebut.
Ma’ruf menjelaskan bahw pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut adalah Sekretariat Negara serta Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca juga : Fadli Zon Anggap Aneh Gaji Rp 112 Juta Untuk Megawati di BPIP
“Yang dimasalahkan apanya? Kami itu tidak tahu ya, itu kan satu baru keluar, kan, jadi diolah digodok oleh mereka itu satu tahun,” kata Ma’ruf usai buka puasa bersama Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan ribuan anak yatim di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalbar, Senin (28/05/2018).
Menurutnya alasan dibuatkan kebijakan tersebut adalah adanya dugaan pembuat kebijakan melihat BPIP tidak pernah mendapat fasilitas apa pun selama ini. Berbeda dengan pejabat lainnya yang mendapatkan fasilitas mobil, rumah dan sebagainya.
“Kalau kami pengarah itu tidak ada apa-apa,” jelas ketua umum MUI itu.
Ma’ruf pun menegaskan bahwa gaji itu bukanlah atas kemauan dari Dewan Pengarah BPIP itu sendiri, melainkan dari pihak yang menetapkannya.
“Mereka menganggap bahwa kami pantas dapat seperti yang ditentukan, ya kami merasa dihargailah. Tapi tidak dapat uang operasional, tidak dapat mobil, rumah tidak dapat apa-apa,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
