Fahri Hamzah Anggap Menentukan Penceramah Bukan Tugas Pemerintah

Jakarta – List ratusan nama mubalig yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama ternyata menuai kontroversi dikalangan masyarakat. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya pemerintah juga seharusnya tidak ikut mengatur soal isi dari ceramah yang disampaikan.

“Enggak perlu. Bukan tugas pemerintah itu, tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang (perut) rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas makin rasional dan ilmiah,” kata Fahri di Jakarta, Minggu (20/05/2018).

Seperti yang diketahui bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklaim bahwa pihaknya telah merilis daftar nama mubalig. Alasan utamanya adalah dikarenakan Kemenag sering mendapat pertanyaan mengenai rekomendasi penceramah atau mubalig.

Baca juga : Ketua Progres 98 Resmi Laporkan Fahri Hamzah ke Polisi

Lebih lanjut Fahri menjelaskan bahwa dilakukan pemerintah saat ini merupakan kegagalan memahami fitur demokrasi. Ia meminta agar tak perlu mengontrol pikiran seseorang.

“Jangan mensertifikasi. Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di majelis ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang,” jelasnya.

Fahri juga meminta agar jangan ada larangan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan. Ia mengakui demokrasi memang rumit.

“Tapi pemerintah enggak paham gimana mengelola demokrasi sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)