Harian IndoJakarta – Langkah Kementerian Agama merilis daftar nama 200 mubaligh yang direkomendasikan dinilai dapat memecah belah ulama.
Karena itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta agar pemerintah segera menghentikan proses penjaringan terhadap mubaligh.
“Hal ini justru dapat memunculkan kecurigaan dari umat atau mubaligh kepada negara. Ini tidak elok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” kata Dahnil, Minggu (20/5/2018).
Dahnil menegaskan agar pemerintah tidak perlu ragu atau malu untuk membatalkan penjaringan tersebut.
“Jangan lagi diteruskan,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, pihaknya memahami apa yang menjadi kerisauan pemerintah terkait penyebaran paham radikal yang dilakukan oleh sejumlah mubaligh. Namum menurutnya, pemerintah lebih baik mengajak berdialog jika ada kekhawatiran terhadap paham di luar Pancasila.
“Banyak mubaligh, termasuk di Muhammadiyah, yang punya komitmen tinggi terhadap hal itu. Pancasila merupakan bagian penting kami untuk menyampaikan komitmen berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
“Kalau tidak sejalan, ajak dialog,” imbuhnya.
Ia juga berkeberatan bila namanya dicantumkan ke dalam daftar nama mubaligh yang direkomendasikan pemerintah.
“Saya tidak pantas,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
