Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritisi keputusan Kementerian Agama (Kemenag) yang merekomendasikan 200 nama mubalig kepada masyarakat secara resmi. Menurutnya, sikap Kemenag justru berpotensi memecah belah masyarakat dan menjadi ladang subur berkembangnya terorisme.
PKS
Menurut Mardani, pemerintah sebaiknya tidak membatasi para ulama. Jika ingin merekomendasikan sejumlah nama sebagai rujukan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, pemerintah seharusnya tidak mengesampingkan ulama lainnya.
“Jangan membatasi yang lain, karena nanti kesannya kita ini menjadi negara yang suka memisah-misahkan. Langkah pemerintah ini bagi saya justru membuat kita semakin terpecah belah,” ujar Mardani kepada wartawan usai mengisi diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).
Jika masyarakat nantinya terkotak-kotak, dia mengatakan, justru akan menjadi ladang subur bagi perkembangan paham terorisme. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat catatan informasi tentang para ulama. “Usul saya, sebut mana ustaz yang catatannya satu, dua, tiga. Kemudian panggil dulu, sebab kan kita juga ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka jangan dulu memakai pendekatan formal struktural,” tegasnya.
Mardani juga menyarankan komunikasi dengan para ulama terkait secara informal dan personal. Sebab, menurutnya antara pemerintah dan para ulama hanya kurang menjalin komunikasi saja. “Jangan pernah berpikir bahwa ulama selain yang 200 nama itu buruk. Nanti akan timbul reaksi lagi oleh masyarakat. Usul saya, pemerintah tidak usah masuk ke situ. Karena kalau yang mengumumkan soal ulama ini bukan MUI, menurut saya ini keluar dari tupoksi,” tambahnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
