Harian IndoJakarta – Para pengemudi sopir truk yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (8/5/2018) melaporkan soal masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Menerima laporan tersebut Presiden Jokowi langsung memerintahka kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menindak tegas oknum-oknum itu.
“Disikat semuanya,” tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Jokowi juga membantah masih adanya pungli karena tidak efektifnya fungsi dari Satgas Saber Pungli yang telah terbentuk, karena tugas Satgas Saber Pungli memang banyak sehingga tidak menyentuh pengemudi truk.
“Kalau Saber Pungli kan semuanya dari urusan KTP di kelurahan atau urusan sertifikat di BPN. Ini (pungli terhadap pengemudi truk) kan sangat khusus sekali jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh polri,” kata Jokowi.
Menurut penuturan para sopir truk kepada Jokowi, pungli terjadi mulai Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hingga ke Aceh.
Karena itu Jokowi meminta agar pungli di jalan ini segera diatasi karena hal itu akan menyebabkan biaya tambahan sehingga memicu tingginya harga barang.
“Premanisme dan pungli ini mengakibatkan adanya cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu. Dan itu dirasakan supir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali,” tandas Jokowi.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
