Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, melarang penyisipan unsur politik dalam pengajian dan ceramah di tempat ibadah. Unsur agama dinilai tak elok dicampur aduk dengan ranah politik praktis jangka pendek.
Ma’ruf Amin
“Kita harapkan tidak ada yang menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, pengajian-pengajian dijadikan sebagai forum untuk kampanye,” kata Ma’ruf di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Ma’ruf menuturkan ceramah di tempat ibadah seharusnya soal politik kebangsaan yang membangun umat dan bangsa ke arah yang lebih baik. Bukan malah mengotorinya dengan tujuan-tujuan politisasi kepentingan politik.
“Kalau politik keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan harus. Tetapi kalau politik yang tidak dijiwai agama kan nanti jadi politik tidak santun, kemudian money politics,” tandas Ma’ruf.
Baca juga: Marsekal Hadi Tjahjanto : Banyak Jalan Tikus di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
Isu ceramah berisikan politik praktis mencuat saat Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berbicara dalam tasyakuran satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018. Dia menyinggung masalah Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019
Amien juga sempat menunjuk foto Presiden Joko Widodo yang terpampang di dalam ruangan itu. Sembari menunjuk, Amien menyebut elektabilitas Jokowi terus menurun. Jokowi, kata dia, sulit menjadi presiden di 2019 jika elektabilitasnya di bawah 50 persen. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
