Harian IndoJakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengkritik Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menggaungkan kembali wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD. Bamsoet –sapaan akrabnya– mengatakan sistem pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah melakukan korupsi.
Wiranto pun bereaksi. Ia menilai, menyalahkan sistem atau mekanisme pemilihan langsung sebagai biang kerok terjadinya korupsi sangatlah tidak tepat. Menurut Wiranto, manusia sebagai pihak yang menjalankan sistem juga harus direformasi.
“Kita jangan terjebak menyalahkan sistem. Padahal, manusianya yang menjalankan sistem itu yang tidak ikut di reformasi,” ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).
Ketimbang mengubah mekanisme pilkada langsung, Wiranto berpendapat sebaiknya mereformasi sistem yang selaras dengan perubahan manusianya. Ia melihat dengan perubahan model tersebut maka prospek pemilihan umum di Tanah Air akan semakin baik. Pasalnya, ada kesatuan perubahan antara sistem dan manusianya selaku pihak yang menjalankan sistem itu.
Baca juga: KPK Periksa Enam Orang yang Diamankan saat OTT di Bandung Barat
“Intinya menurut pendapat saya suatu perubahan sistem atau mereformasi sistem itu harus sinkron atau paralel dengan mereformasi para pelaku sistem atau manusianya. Kalau sistem diubah tetapi tabiat atau kelakuan manusianya tidak diubah, ya sama saja amburadul juga,” jelas Wiranto.
“Maka yang perlu kita reformasi ialah sistem yang paralel dengan manusianya. Ayo sekarang kita coba kembangkan itu,” sambung politikus Partai Hanura itu. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
