Harian IndoJakarta – Mantan Ketua MPR menyebutkan, 74% lahan di Indonesia dikuasai kelompok tertentu saja. Hal ini kemudian menjadi bahan perdebatan, termasuk soal sumber yang dipakai oleh politsi senior PAN ini.
Dalam keteranganya belum lama ini, putra Amien Rais yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, mengatakan bahwa ayahnya mengambil data dari Bank Dunia pada 2015 lalu.
Namun pernyataan ini dibantah oleh Bank Dunia yang menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah merilis data seperti itu.
Lantas dari mana Amien Rais mengambil data tersebut?
Pada 15 September 2016, Ketua Komnas HAM pada saat itu, Hafid Abbas, pernah menyampaikan hal serupa soal 74% lahan di Indonesia dikuasai oleh 0,2% penduduk. Ketika itu, Hafid menjelaskan bahwa data tersebut ia dapatkan dari data Bank Dunia keluaran 15 Desember 2015.
“Benar. Bisa benar itu,” kata Hafid saat dikonfirmasi, Rabu (21/3/2018) lalu.
“Banyak sih laporan-laporan itu diolah, dari data yang ada. Tidak satu sumber,” tambah Hafid.
Pada awal 2017 lalu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, juga pernah mengeluarkan pernyataan serupa. Namun kemudian diklarifikasi bahwa saat itu ia mengatakan ada pihak yang menyatakan bahwa 74% luas lahan dimonopoli oleh 0,2% orang saja.
“Saya katakan saat itu, ada pihak yang menyatakan 74% lahan dikuasai hanya oleh 0,2%,” kata Alamsyah, Rabu (21/3/2018).
Alamsyah juga mengatakan, pejabat BPN pada 2015 pernah menjelaskan ada 0,2% penduduk yang menguasai 56% lahan di Indonesia. Pernyataan tersebut lantas dikutip oleh Ombudsman RI, meski BPN belum melakukan riset soal itu.
“Tidak ada (penelitiannya). Itu dari pernyataan pejabat BPN,” kata Alamsyah.
Sebelumnya pada 9 November 2014 lalu, Mouna Wasef dari ICW pernah mengungkapkan bahwa 57,4% lahan dikuasai korporasi-korporasi besar dari Indonesia, Malaysia dan Singapura.
“Kekayaan mereka (25 taipan) setara dengan 45% APBN Indonesia 2014, jadi sangat tidak sebanding dengan apa yang negara dapatkan dari mereka melalui pajak,” kata Mouna dalam diskusi bertema ‘Praktik Korupsi dan Penyimpangan Pajak di Sektor Perkebunan’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, saat itu.
Saat peringatan Hari Tani Indonesia 2017 lalu, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dalam siaran persnya menyatakan, dari seluruh wilayah daratan Indonesia, 71% dikuasai oleh korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan skala besar, dan 7% oleh para konglomerat. Sedangkan sisanya dikuasai oleh rakyat kecil.
Hingga kini belum ada pernyataan lebih jauh dari Amien Rais soal data yang ia gunakan sebagai dasar pernyataannya itu.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
