Harian IndoJakarta – Bencana banjir memang menjadi hal yang sudah biasa di Jakarta. Banjir kali ini, merupakan banjir pertama yang dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta baru yakni Anies Baswedan.
Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang patut disalahkan akbat banjir Jakarta tahun ini? Hingga saat ini, Pemprov DKI diketahui belum melanjutkan program normalisasi sungai. Padahal, program tersebut sebelumnya gencar dilakukan guna mengantisipasi kiriman air yang melimpah ketika musim hujan tiba.
Hal tersebut terbukti, dari banjir yang kembali melanda Jakarta usai kawasan Bogor dan Puncak dilanda hujan deras berkelanjutan. Ternyata, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tidak ingin melanjutkan normalisasi sungai.
Alasan mereka adalah enggan menggusur warga di sepanjang bantaran Ciliwung. Pasalnya, untuk normalisasi sungai, jelas membutuhkan lahan yang cukup. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas memberikan tanggapannya.
Ia mengatakan bahwa kendala pembebasan lahan sejatinya sudah tidak ada. Sebab, jika berdasar pada pengecekan lokasi yang dilakukan bersama anggota DPRD lainnya, warga sudah tidak ada masalah dengan rencana relokasi.
Oleh sebab itulah dia menilai, alasan Pemprov DKI yang tak mau menggusur warga bantaran sepanjang sungai Ciliwung tersebut hanya alasan belaka semata. Sejatinya, Pemprov DKI dinilai tidak memiliki keberanian dalam melaksanakan program normalisasi sungai.
“Padahal tidak ada masalah, warga sudah mau, tanah yang punya pemerintah daerah disitu juga banyak,” ujarnya, Rabu (7/2/2018).
Kemudian, dirinya memberikan contoh penanganan banjir di Kampung Pulo yang sebelumnya menjadi langganan banjir. Pasca dilakukan normalisasi, kawasan tersebut kini bebas dari banjir.
“Ini tidak ada keberanian dari pemerintah daerah saja,” sambungnya.
Di lain sisi, anggaran program normalisasi sungai juga tetap tercantum dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018 ini. Akan tetapi, itu dinilai percuma saja lantaran tak ada keberanian dari pemerintah daerah. Akibatnya, turap baja atau sheet pile yang telah dipersiapkan pemerintah pusat menjadi terbengkalai dan tidak terawat.
“Kasihan sheet pile bangunannya pada mangkrak, nggak bisa dikerjain karena keterlambatan kerja pemerintah daerah, Pak Anies lamban,” jelasnya.
Ilyas juga menilai bahwa sebagai seorang pemimpin, khususnya DKI Jakarta, seharusnya bisa bertindak cepat sekaligus tepat dalam menangani hal tersebut.
“Nggak bisa (kalau) memimpin ibu kota tidak cepat. Kalau lamban ya tidak bisa,” sindirnya.
Hingga hari ini, terpantau banjir masih belum surut di sejumlah wilayah Jakarta Selatan, seperti di Tanjung Barat, Kebon Pala, dan Pejaten Timur. Dia menyebut hal tersebut merupakan salah satu kesalahan yang dibuat Anies.
Ia menilai bahwa Anies lamban dalam bekerja. Lantas, dirinya membandingkan banjir Jakarta ketika dipimpin oleh gubernur sebelum-sebelumnya. Bebeda, di zaman kepemimpinan Anies, banjir justru semakin betah berlama-lama.
“Jaman Pak Fauzi Bowo dan Pak Ahok banjir tidak lebih dari dua jam, tiga jam,” bebernya.
“Nah ini sudah berapa hari? Ini karena pencegahan tidak dilakukan oleh gubernur. Ini murni kesalahan gubernur,” tandas Ketua Fraksi PKB DPRD DKI itu
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
