Harian IndoJakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur di 100 hari kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sejak dilantik 16 Oktober 2017 lalu. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai kerja tiga gubernur selama lima tahun terakhir diacak-acak.
“Hasil kerja yang sebelumnya sudah bagus itu sekarang berubah 180 derajat mengatasnamakan kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai Anies yakni ‘keperpihakan dan keadilan’,” kata Gembong pada Kamis (25/1/2018).
Gembong menganggap, kebijakan yang selama ini dibuat Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang sistematis sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta. Kebijakan yang dibuat cenderung responsif dan tidak memiliki tahapan yang runtun sehingga tidak berkesinambungan.
Beberapa hal yang dicatat Fraksi PDIP dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi yakni terkait pernyataan ‘pribumi’ dalam pidato pertama Anies usai dilantik menjadi gubernur. Gembong menyesalkan itu muncul dalam pidato politik Anies di Balai Kota. Ia menilai tak seharusnya ada dikotomi antara pribumi-nonpribumi, pendukung dan bukan pendukung.
Baca juga: Mirwan : SBY Tolak Tawaran Hentikan Proyek E-KTP
Kebijakan lainnya adalah membuka Kawasan Monas untuk kegiatan umum. Menurutnya, kawasan Monas merupakan Ring 1 yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Ia menilai, kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengritisi pagar pembatas Monas yang dicopot. Padahal, kata Gembong, sebelumnya lapangan rumput dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi agar rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
