Harian IndoJakarta – Perihal HGB untuk pulau reklamasi, kali ini Anies Baswedan mengirim surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menunda dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk pulau tersebut.
Hal ini tertuang jelas dalam surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani Anies. Keabsahan surat itu dibenarkan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah saat dikonfirmasi.
Saat ditemui, dirinya mengungkapkan bahwa “Sudah (dilayangkan ke BPN), nanti kita tinggal tunggu jawaban BPN resminya seperti apa, baru kita bahas berikutnya. Untuk sementara belum ada,”
Anies juga mengatakan bahwa Pemprov DKI akan menarik kembali semua surat terkait reklamasi yang berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau reklamasi. Sedangkan langkah yang saat ini sedang berjalan ialah Pemprov sedang melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan reklamasi.
Selain itu Pemprov juga sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).
“Meminta Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala Hak Guna Bangunan untuk pihak ketiga atau pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, D, dan Pulau G,” tulis Anies dalam surat resminya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
