Harian IndoJakarta – Niatan Anies Baswedan untuk menghapus LPJ dikalangan RT/RW dinilai akan berpotensi emnjadi korupsi berkelompok di kalangan masyarakat.
Firdaus Ilyas selaku Koordinator Divisi Riset ICW berkata bahwa “Pertanggungjawaban setiap bulan itu penting. Kalau selang waktu lama, lalu menumpuk, tidak ada buktinya, itu bisa memicu rekayasa,”
Dirinya memiliki penilaian bahwa persoalan teknis tak bisa dijadikan alasan prinsipil penghapusan mekanisme tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban RT/RW justru semestinya berjalan dua arah.
“Kalau diserahkan kepada publik saja, bagaimana kerja pemerintah? Yang memeriksa laporan kan bukan Pak Anies saja,” tambahnya.
Sebelumnya, Anies beralasan mekanisme pertanggungjawaban lewat forum warga justru lebih efektif ketimbang menyampaikan laporan tertulis kepada pemprov sebab ada 2.732 RW dan 30.407 RT di DKI Jakarta yang mengirim laporan pertanggungjawaban ke Pemprov DKI.
Firdaus menegaskan laporan pertanggungjawaban yang detail justru diperlukan untuk meyakini penggunaan dananya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
