Jakarta – Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menyatakan bahwa pihaknya tak akan lagi mengunggah video rapat Pemprov DKI di YouTube.
Meski demikian, dirinya tetap bersikukuh dalam menerapkan azas keterbukaan. Menurut Sandi, rapat-rapat yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta tetap selalu divideokan dan bisa diakses oleh masyarakat luas, namun harus mengajukan izin terlebih dahulu.
“Saya sudah bilang sama Bu Dian (Kadis Kominfotik), kami enggak ada yang nutup-nutupin, siapa yang mau datang silakan tulis surat, kami kasih, we’re open kimono, open kebaya, enggak ada yang ditutup-tutupin,” kata Sandiaga ditemui di Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).
Dia menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak lagi mengunggah video rapat disebabkan kekhawatiran isi video akan dijadikan bahan saling serang masyarakat. Sandiaga menyebut isi video tersebut bisa disunting maupun dijadikan meme.
Sandi melanjutkan, dengan tidak mengunggah video bukan berarti pihaknya mengurangi transparansi. Ia mencontohkan pemerintah kota di Belanda, juga tak mengunggah dan menyebar video rapatnya.
“Waktu Wali Kota Belanda ke sini, Bu Dian cerita bahwa di Belanda yang paling terbuka sendiri konsepnya kalau minta keterbukaan itu harus ada surat resmi, harus ada organisasinya dan itu akan diberikan,” katanya.
“Tapi kalau masyarakat luas dan apalagi kita kreatif banget nih, ya tugas saya sih untuk selalu mempersatukan warga. Tapi kalau digunakan untuk menjadi meme, videonya diedit-edit baik oleh yang mendukung kita atau yang belum mendukung, akhirnya jadi perpecahan,” lanjutnya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)