Mendagri Sebut Dana TGUPP Pemprov DKI Tak Perlu Masuk APBD, Ini Sebabnya

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tim gabungan untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta tidak perlu dimasukkan ke APBD DKI 2018 karena bukan merupakan program strategis.

“Menurut saya, (TGUPP) itu bukan program strategis,” kata Tjahjo Kumolo di kantornya, Senin (4/12/2017).

Namun demikian, bila TGUPP bersifat prioritas, Tjahjo menyarankan agar jumlah TGUPP di rasionalisasi.

“Kalau tidak terpisahkan silakan saja, kita harus fair. Semua kan terbuka, asal rasional,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pembahasan RAPBD rawan terjadinya suap dan korupsi. Karena itu ia meminta Pemprov DKI Jakarta benar-benar memastikan tidak ada penyimpangan di dalamnya.

“(Jangan) seperti Jambi. Semua DPRD sepakat dengan Pemda untuk merubah sesuatu hal yang tidak fokus. Ini harus diusut,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, juga menilai jumlah TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu banyak.

“Satu kata saja, perlu rasionalisasi jumlahnya,” kata Sumarsono.

Ia lantas meminta Anies untuk meniru pemerintah sebelumya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama, terkait jumlah TGUPP.

Ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI, jumlah TGUPP hanya 9 orang. Dan saat Ahok naik menggantikan Jokowi, jumlah TGUPP ditambah menjadi 13 orang.
(samsul arifin – www.harianindo.com)