Harian IndoJakarta – Kali ini Sandiaga Uno mengatakan bahwa hasil temuan Ombudsman belum bisa diterapkan untuk penegakan Perda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum.
Pelarangan adanya PKL di Ruang Publik memang sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007. Akan tetapi menurut Sandiaga, Pemprov DKI tidak bisa melarang PKL liar di Tanah Abang karena ia punya pandangan lain.
Saat ditemui di Balai Kota, dirinya berujar bahwa “Cara kami berpikir adalah lapangan kerja, lapangan kerja sekarang yang bisa diserap itu adalah usaha mikro usaha kecil, dan banyak teman-teman PKL itu mencari nafkah,”
“Karena ekonomi sekarang melambat, jadi kami memastikan, bukan hanya ditertibkan, tapi juga dicari solusi, jadi di sinilah bagaimana kebijakan itu harus dihadirkan jadi policy mix,” ucap dia.
Dia mengakui masalah PKL liar di Tanah Abang masih menjadi PR besar Pemprov DKI. Namun disisi lain, Sandiaga Uno tetap mengapresiasi saran dari Ombudsman.
“Itu masukan buat kami, dan ini menjadi sarana perbaikan bagi kami ke depan. Bukan hanya penertiban, tapi juga penataan yang menjadi PR buat kami,” kata dia.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
