Jakarta – Ramainya kabaran mengenai Anies Baswedan yang menuding staf pribadi Ahok digaji swasta, mendapatkan perhatian tersendiri dari Soni Sumarsono selaku Dirjen Otda.
Soni yang dulunya adalah plt Gubernur DKI periode Maret-April 2017 berani mengatakan bahwa “Di swasta hampir saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada. Yang membiayai setahu saya jadi plt tidak ada indikasi swasta membiayai, saya kira gitu. Hanya orang bodoh yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan,”
“BOP itu biaya operasional gubernur. Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi plt. Jadi swasta tidak ada tapi dibiayai BOP pengertiannya,” tutur Soni.
Sehingga, pos anggarannya tidak muncul di APBD murni khusus TGUPP. Sebab, yang dipakai adalah sebagian operasional kepala daerah yang memang dapat dipergunakan untuk mendukung suksesnya gubernur dalam melaksanakan tugas.
“Saya dulu sebagian uangnya habis untuk mengendalikan demo-demo yang hampir setiap minggu. Saya menjadi gubernur DKI itu banyak demo hampir tiap minggu, 212. Jadi tetap bisa saja membiayai untuk pengendalian semuanya. Setiap kurang ini, pakek, pakek, pakek,” ungkap pria kelahiran Tulungagung ini.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)